Aturan JKP terbaru (PP 6/2025)
Pemerintah mengubah aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan melalui PP 6 Tahun 2025, berlaku sejak 7 Februari 2025 untuk klaim baru maupun yang sedang berjalan:
| Ketentuan | Sebelumnya | PP 6/2025 |
|---|---|---|
| Manfaat uang tunai | 45% (3 bulan pertama) + 25% (3 bulan berikutnya) | 60% upah selama 6 bulan |
| Batas upah | — | Rp5.000.000 |
| Syarat iuran 6 bulan berturut-turut | Ada | Dihapus |
| Iuran JKP | — | 0,36% (0,14% dari JKK + 0,22% subsidi pemerintah) |
Syarat kepesertaan dan masa iuran lainnya ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Upah Rp4 juta, dapat JKP berapa?
60% × Rp4.000.000 = Rp2.400.000 per bulan selama 6 bulan, total Rp14.400.000.
Upah Rp8 juta, apakah dapat 60% dari Rp8 juta?
Tidak. Upah dibatasi Rp5.000.000, jadi manfaatnya Rp3.000.000 per bulan, total Rp18.000.000 selama 6 bulan.
Apakah pekerja harus membayar iuran JKP?
Tidak. Iuran 0,36% berasal dari pengalihan iuran JKK (0,14%) dan subsidi pemerintah (0,22%).
Hanya untuk referensi. Kelayakan dan jumlah akhir ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan.
Sumber (dibuka 15 Nov 2026): BPJS Ketenagakerjaan – Aturan Baru JKP dan JKK 2025.